BAHAN AJAR IPS KELAS VIII SMP SEMESTER GENAP

PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

A.    KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia

B.     INDIKATOR

1.      Melacak perbedaan perspektif antar kelompok sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia

2.      Menyusun kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia

3.      Mendeskripsikan secara kronologis proses penyebaran berita tentang proklamasi kemerdekaan dan sikap rakyat di berbagai daerah

4.      Menjelaskan proses terbentuknya negara dan pemerintah Republik Indonesia beserta kelengkapanya dengan sidang PPKI

5.      Menganalis  dukungan  spontan dan tindakan heroik dari berbagai daerah terhadap pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia

C.    TUJUAN  PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia.

D.    DESKRIPSI MATERI

1.      Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia

Menjelang tahun 1945, posisi Jepang dalam perang Pasifik mulai terjepit. Jenderal Mac. Arthur, Pamglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya yang terpukul di Filipina mulai melancarkan pukulan balasan dengan siasat “loncat kataknya”. Satu persatu pulau-pulau antara Australia dan Jepang dapat direbut kembali. Pada bulan April 1944 Sekutu telah mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun semakin terjepit.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom yang dijuluki little boy  dijatuhkan di kota Hirosima dan menewaskan 129.558 orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Akibat kedua kota tersebut di bom, Jepang menjadi tidak berdaya sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

2.      Arti Penting Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI bagi Persiapan Kemerdekaan dan Pembentukan Negara Indonesia

BPUPKI mengadakan sidang dua kali yaitu siding pertama tanggal 29 Mei - 1 Juli 1945 dan sidang kedua tanggal 10-16 Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, ternyata ada tiga pembicara yang mencoba secara khusus membicarakan mengenai dasar negara. Pada sidang pertama juga, Ir. Soekarno menyampaikan nama bagi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Ir. Soekarno memberinya nama Pancasila yang artinya lima dasar. Oleh karena itu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pada sidang BPUPKI II tanggal 10-16 Juli 1945, dibahas tentang rancangan Undang-undang dasar (UUD) yang diserahkan pada sebuah panitia. Panitia itu bernama Panitia Perancang UUD. Selain itu juga dibentuk panitia kecil Perancang UUD 1945 yang diketuai oleh Supomo.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalath (Vietnam Selatan). Pada pertemuan tersebut, Jenderal besar Terauchi tersebut menyampaikan bahwa pemerintah kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk member kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

3.      Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI

Setiap persidangan BPUPKI selalu muncul beberapa perbedaan pendapat mengenai rumusan dasar negara, mukadimah dan batang tubuh undang-undang dasar (UUD). Dalam sidang BPUPKI I terdapat dua golongan yang berbeda pendapat, yaitu golongan Islam yang menginginkan Indonesia ditegakkan menurut syariat Islam dan Golongan Nasionalis yang menginginkan Indonesia ditegakkan berdasarkan paham kebangsaan.

Pada sidang PPKI juga muncul beberapa perbedaan pendapat mengenai wilayah negara, pemilihan presiden dan wakil presiden, rumusan dasar negara, kementerian, serta pembagian daerah. Dalam sidang PPKI, perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan sekuler muncul kembali. Perbedaan tersebut terutama mengenai sila pertama dalam rumusan dasar negara.

E.     PERTANYAAN/TUGAS

1.      Buatlah peta konsep tentan Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagaimana diuraikan di atas!

2.      Jelaskan proses berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia!

3.      Jelaskan arti penting sidang BPUPKI bagi persiapan Kemerdekaan Indonesia!

4.      Jelaskan arti penting sidang PPKI bagi persiapan Kemerdekaan Indonesia!

5.      Jelaskan tentang perbedaan pendapat yang mucul dalam sidang BPUPKI dan PPKI!

F.     DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Anwar. 2007. IPS Terpadu SMP/MTs Kelas VIII. Yudhistira: Jakarta.

Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu. Penerbit Erlangga: Jakarta

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI  DAN  PEMBENTUKAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A.    KOMPETENSI   DASAR

Menjelaskan Proses persiapan kemerdekaan Indonesia

B.     INDIKATOR

1.      Menjelaskan alasan jepang membentuk BPUPKI

2.      Mendiskripssikan secara kronologis proses penyusunan dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan didirikan

3.      Mendeskripsikan dibentuknya PPKI dan peranannyadalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia

C.    TUJUAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D.    DESKRIPSI MATERI

a.       Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1.      Peristiwa Rengasdengklok

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta tidak dapat ditemukan di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda, di antaranya Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih, pada malam harinya ke garnisun PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang terletak sebelah Utara Karawang. Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno Hatta, didasarkan pada perhitungan militer.

2.      Perumusan Naskah Proklamasi

Sekitar pukul 21.00 WIB tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno Hatta sudah tiba di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jln Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Muda Maeda cukup penting. Pada saat-saat yang genting. Maeda menunjukkan kebesaran moralnya, bahwa kemerdekaan merupakan aspirasi alamiah dan hak dari setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia.

3.      Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan

Setelah rumusan teks proklamasi selesai dirumuskan muncul permasalahan, siapa yang menandatangani teks proklamasi? Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai “Wakil-wakil Bangsa Indonesia”. Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan PPKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Saran dan usulan Sukarni diterima.

4.      Makna dan Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah berabad-abad bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan dilandasi oleh semangat kebangsaan, dan telah mengorbankan nyawa maupun harta yang tidak terhitung jumlahnya, maka peristiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuanagan tersebut.

Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia.

b.      Penyebaran Berita Proklamasi dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah

Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari  Kantor Domei. Kemudian berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan Koran pertama yang memuat berita proklamasi.

c.       Terbentuknya Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia serta Kelengkapannya

Negara RI yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara. Untuk itu PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

1.      Pembentukan Komite Nasional

Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu).

2.      Pembentukan Partai Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk yang ketiga kalinya dan menghasilkan keputusan antara lain pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang pada waktu itu dimaksudkan sabagai satu-satunya partai politik di Indonesia (partai tunggal). Dalam perkembangannya muncul Maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Sejak saat itu, gagasan satu partai tidak pernah dihidupkan lagi.

3.      Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera membentuk BKR di daerah sebagai wadah perjuangannya. Khusus di Jakarta dibentuk BKR Pusat untuk mengoordinasi dan mengendalikan BKR di bawah pimpinan Kaprawi.

d.      Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan dan Pemerintah Indonesia

Dukungan terhadap negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Berikut ini beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia:

1.      SulawesiSelatan

2.      Di Bali

3.      Gorontalo

4.      Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

5.      Terjadinya Insiden Bendera di Hotel Yamato, Surabaya

6.      Di Yogyakarta

7.      Sumatera Selatan

8.      Pertempuran Lima Hari di Semarang

9.      Di Bandung

10.  Kalimantan

11.  Sulawesi Utara

E.     PERTANYAAN/TUGAS

1.      Jelaskan mengapa pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di siarkan, orang Jepang marah-marah? Dan mengapa pemerintah Jepang menganggapnya sebagai suatu kekeliruan yang harus diralat?

2.      Meskipun Indonesia sudah merdeka, Belanda masih ingin menguasai Indonesia kembali. Jelaskan!

3.      Jelaskan latar belakang terjadinya Pertempuran Lima Hari di Semarang!

4.      Jelaskan makna dari rapat raksasa di Lapangan Ikada!

5.      Jelaskan mengapa proklamasi kemerdekaan mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia?

F.     DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Anwar. 2007. IPS Terpadu SMP/MTs Kelas VIII. Yudhistira: Jakarta.

Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu. Penerbit Erlangga: Jakarta

BENTUK-BENTUK HUBUNGAN SOSIAL DAN PRANATA SOSIAL

DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A.    KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial dan Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat

B.     INDIKATOR

1.      Mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial.

2.      Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan sosial.

3.      Mengidentifikasi dampak-dampak hubungan sosial.

4. Mendeskripsikan peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian.
5. Mengidentifikasi fungsi pranata sosial.
6. Mengidentifikasi jenis-jenis pranata sosial.

C.    TUJUAN

Siswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial serta mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat.

D.    DESKRIPSI  MATERI

a.      Hubungan Sosial

1.      Bentuk-Bentuk Hubungan Sosial Asosiatif

Hubungan sosial asosiatif memiliki bentuk-bentuk yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi.

2.      Bentuk-bentuk hubungan Sosial Disosiatif

Hubungan sosial disosiatif memiliki bentuk-bentuk yaitu Persaingan, kontravensi, pertentangan/perselisihan

b.      Pranata Sosial

1.      Pengertian dan Fungsi Pranata Sosial

Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa asing social institutions, itulah sebabnya ada beberapa ahli sosiologi yang mengartikannya sebagai lembaga kemasyarakatan. Pranata sosial mempunyai fungsi yaitu:

-          Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan.

-          Menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat

-          Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

2.      Ciri-ciri Pranata Sosial

Adapun ciri-ciri atau karakteristik Pranata sosial adalah meliputi hal-hal berikut:

-          Memiliki lambing-lambang/symbol

-          Memiliki tata tertib dan tradisi

-          Memiliki satu atau beberapa tujuan

-          Memiliki nilai

-          Memiliki usia lebih lama (tingkat kekekalan tertentu)

-          Memiliki alat kelengkapan

3.      Penggolongan Pranata Sosial

Tipe atau penggolongan pranata sosial:

-          Berdasarkan perkembangannya

-          Berdasarkan sistem nilai

-          Berdasarkan penerimaan masyarakat

-          Berdasarkan faktor penyebarannya

-          Berdasarkan fungsinya

4.      Macam-Macam Pranata

Adapun macam-macam pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat antara lain, pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik.

E.     PERTANYAAN/TUGAS

1.      Jelaskan pengertian dari pranata sosial!

2.      Jelaskan pelaksanaan pranata politik yang pernah dilakukan di lingkungan tempat tinggalmu!

3.      Jelaskan perbedaan pendidikan formal dan nonformal!

4.      Jelaskan bentuk-bentuk kerjasama dengan disertai contoh masing-masing!

5.      Jelaskan mengapa keluarga dianggap sebagai media sosialisasi yang pertama dan terutama!

F.     DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Anwar. 2007. IPS Terpadu SMP/MTs Kelas VIII. Yudhistira: Jakarta.

Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu. Penerbit Erlangga: Jakarta

PENGENDALIAN SOSIAL

A.    KOMPETENSI  DASAR

Mendeskripsikan pengendalian penyimpangan sosial

B.     INDIKATOR

1.      Mengidentifikasi jenis pengendalian penyimpangan sosial.

2.      Menguraikan peran lembaga-lembaga pengendalian sosial.

C.    TUJUAN

Siswa mampu mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial.

D.    DESKRIPSI MATERI

Pengendalian sosial adalah suatu cara dan proses, baik yang terencana ataupun tak terencana, dalam upaya manusia untuk mengendalikan individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk dapat berperilaku selaras atau sesuai dengan norma-norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

a.       Macam-macam pengendalian sosial

Pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi:

1.      Berdasarkan waktu pelaksanaannya

2.      Berdasarkan sifatnya

3.      Berdasarkan cara atau Perlakuan Pengendalian Sosial

4.      Berdasarkan Pelaku Pengendalian Sosial

b.      Tahap Pengendalian sosial

Sebagai suatu proses, pengendalian sosial yang berlaku di masyarakat dapat dibedakan menjadi berikut ini:

1.      Tahap sosialisasi atau Pengenalan

2.      Tahap Penekanan Sosial

3.      Tahap Pendekatan Kekuasaan/Kekuatan

c.       Bentuk-Bentuk Pengendalian sosial

Dalam penerapannya, pengendalian sosial mempunyai beberapa bentuk, seperti gosip, teguran, hukuman atau sanksi, serta pendidikan dan agama.

d.      Peran Pranata Sosial dalam Upaya Pengendalian Sosial

Keberhasilan suatu upaya pengendalian sosial tidak terlepas dari peran pranata sosial di masyarakat. Peran pranata sosial sendiri adalah berusaha menegakkan dan menjalankan nilai dan norma sosial agar tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, selaras, dan tertib sesuai dengan peraturan atau ketetapan yang berlaku. Berikut ini adalah pranata sosial yang berperan besar dalam upaya menciptakan ketertiban dan pengendalian sosial yaitu pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata politik.

E.     PERTANYAAN/TUGAS

1.      Jelaskan pengertian dari pengendalian sosial!

2.      Jelaskan bentuk-bentuk pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya!

3.      Jelaskan peran pranata keluarga dalam upaya pengendalian sosial!

4.      Jelaskan peran pranata pendidikan dalam upaya pengendalian sosial!

5.      Jelaskan peran tokoh agama dalam pengendalian sosial di masyarakat!

F.     DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Anwar. 2007. IPS Terpadu SMP/MTs Kelas VIII. Yudhistira: Jakarta.

Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu. Penerbit Erlangga: Jakarta

ANGKATAN KERJA DAN TENAGA KERJA SEBAGAI SUMBER DAYA

DALAM KEGIATAN EKONOMI

A.    KOMPETENSI   DASAR

Mendes-kripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan  ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya penainggulangannya

B.     INDIKATOR

1.      Menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja

2.      Menganalisis hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja dan pengangguran

3.      Mengidentifikasi permasalahan dasar yang berhubungan dengan tenaga kerja  di Indonesia (jumlah, mutu, persebarandan angka pengangguran)

4.      Mengidentifikasi  dampak pengangguran terhadap keamanan lingkungan

5.      Mengidentifikasi peningkatan mutu tenaga kerja

6.      Mengidentifikasi peranan pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia

C.    TUJUAN

Siswa mampu mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya.

D.    DESKRIPSI MATERI

a.       Ketenagakerjaan

1.      Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja disebut juga golongan produktif. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja terdiri atas orang yang bekerja dan menganggur. Secara umum tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani

2.      Angkatan Kerja

Angkatan kerja terdiri atas orang yang bekerja dan menganggur. Penduduk yang bekerja adalah penduduk yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh penghasilan. Adapun pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah. Jenis-jenis pengangguran dapat dilihat berdasarkan penyebab dan sifatnya.

-          Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi, pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, dan pengangguran voluntary.

-          Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi, pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung.

3.      Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Kesempatan kerja erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menyediakan atau menyerap tenaga kerja. Semakin banyak jumlah kesempatan kerja yang tersedia semakin banyak tenaga kerja yang terserap (dipekerjakan).

b.      Masalah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja di Indonesia

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang optimal dalam mendorong pembangunan ekonominya. Berikut ini berbagai bentuk masalah ketenagakerjaan yang sering  dihadapi oleh pemerintah:

-          Tingkat pengangguran yang tinggi

-          Meningkatnya angkatan kerja

-          Mutu tenaga kerja yang rendah

-          Persebaran tenaga kerja yang tidak merata.

c.       Peran Pemerintah Menanggulangi Masalah Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup banyak dan menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum. Hal ini perlu penanganan yang serius dari pemerintah ataupun swasta. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk-bentuk kebijakan:

-          Meningkatkan mutu tenaga kerja

-          Memperluas kesempatan kerja

-          Memperluas pemerataan lapangan kerja

-          Memperbaiki sistem pengupahan

E.     PERTANYAAN/TUGAS

1.      Tenaga kerja Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri. Ada yang bekerja sebagai buruh pabrik namun ada juga yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jelaskan mengapa banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri!

2.      Tiap tahun jumlah pengangguran selalu bertambah, dan menjadi beban negara, jelaskan bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi penambahan jumlah pengangguran!

3.      Jelaskan mengapa pengangguran friksional disebut pengangguran yang bersifat sederhana?

4.      Jelaskan hubungan laju pertumbuhan penduduk dengan angkatan kerja!

5.      Jelaskan bagaimana krisis ekonomi mempengaruhi tenaga kerja di Indonesia?

F.     DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Anwar. 2007. IPS Terpadu SMP/MTs Kelas VIII. Yudhistira: Jakarta.

Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu. Penerbit Erlangga: Jakarta

PELAKU-PELAKU EKONOMI

DALAM

SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

A.    KOMPETENSI   DASAR

Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia

B.     INIDKATOR

1.      Mendeskripsikan arti   sistem  perekonomian dan macam-macamnya

2.      Mengidentifikasi kebaikan dan kelemahan macam-macam sistem ekonomi

3.      Mengidentifikasi ciri-ciri utama perekonomian Indonesia

4.      Mengidentifikasi kebaikan dan kelemahan sistem perekonomian Indonesia

C.    TUJUAN

Setelah mendapatkan pelajaran, siswa mampu mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.

D.    DESKRIPSI MATERI

a.       Sistem Ekonomi

1.      Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (konsumen, produsen, pemerintah) dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi selain oleh ideologi suatu bangsa juga dikarenakan perbedaan budaya dan pandangan politik di setiap negara. Sistem perekonomian yang dianut bangsa Indonesia berbeda dengan sistem perekonomian yang dianut negara Malaysia, Thailand, Australia, Inggris, Italia.

2.      Macam-Macam Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi yang dianut berbagai negara merupakan hasil perkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman. Secara umum sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.

b.      Sistem Ekonomi Indonesia

Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, dimana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang di anut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia

c.       Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Pelaku kegiatan ekonomi yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia adalah perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerjasama dengan baik pula dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

E.     PERTANYAAN/TUGAS

1.      Jelaskan mengapa negara-negara di dunia memilih sistem ekonomi campuran!

2.      Jelaskan perbedaan antara sistem ekonomi liberal, sosialis, dan campuran!

3.      Jelaskan hal-hal yang menjadi pola dasar pemikiran dalam sistem ekonomi kerakyatan!

4.      Jelaskan peran swasta bagi perekonomian Indonesia!

5.      Jelaskan mengapa sistem ekonomu penting bagi setiap negara di dunia!

F.     DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Anwar. 2007. IPS Terpadu SMP/MTs Kelas VIII. Yudhistira: Jakarta.

Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu. Penerbit Erlangga: Jakarta

PAJAK

A.    KOMPETENSI DASAR

Mendes-kripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional

B.     INDIKATOR

1.      Mendefinisikan pengertian pajak dan retribusi.

2.      Mengidentifikasi sifat dan penetapan  tarif pajak.

3.      Membedakan pajak  langsung dengan pajak tidak langsung.

4.      Menjelaskan perbedaan pajak  pusatdengan  pajak daerah beserta  contohnya Mengidentifikasi unsur-unsur„Orang Bijak Taat pajak“

5.      Menjelaskan  fungsi dan peranan pajak dalam kehidupan suatu negara.

6.      Mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang ditanggung oleh keluarga.

7.      Mengidentifikasi sanksi-sanksi terhadap wajib pajak yang melalaikan kewajibannya.

8.      Mengaplikasikan kesadaran membayar pajak yang berpegang pada ‘‘Orang Bijak Taat pajak“

C.    TUJUAN

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan mampu mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional.

D.    DESKRIPSI MATERI

a.       Pajak dalam Perekonomian Indonesia

1.      Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2).

Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.      Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

-          Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat dapat dipaksakan.

-          Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang.

-          Wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

-          Pajak digunakan untuk kepentingan umum.

3.      Dasar Pemungutan Pajak

Berikut dasar pemungutan pajak:

-          UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

-          UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

-          UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

-          UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

-          UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4.      Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak benar-benar efektif, terdapat lima prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kecocokan/kelayakan, prinsip ekonomi.

5.      Unsur-Unsur Pajak

Setiap pajak terdiri atas beberapa unsur. Berikut yang menjadi unsur-unsur pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

6.      Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menjadi beberap kelompok yaitu pajak berdasarkan pihak yang memungut, berdasarkan sifat, dan berdasarkan golongan.

Pajak berdasarkan pihak yang memungut terdiri dari Pajak negara,dan pajak daerah.

Pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak berdasarkan golongan terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

b.      Contoh Pajak yang Ditanggung Keluarga

Pajak yang ditanggung keluarga adalah PBB, PPh, PPN, dan PPnBM.

c.       Fungsi Pajak dalam Perekonomian Indonesia

Pajak yang dipungut dari wajib pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai sumber pendapatan negara, pengatur kegaitan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi.

E.     PERTANYAAN/TUGAS

1.      Jelaskan mengenai prinsip keadilan pada pemungutan pajak!

2.      Jelaskan perbedaan antarasubjek pajak dengan objek pajak!

3.      Jelaskan akibat jika pemerintah menetapkan tarif pajak yang tinggi!

4.      Pak Renaldi seorang pengusaha dan mempunyai seorang isteri dan tiga orang anak sebagai wajib pajak dalam negeri. Pak Renaldi berpenghasilan Rp 10.000.000,- per bulan. Hitung PPh yang harus dibayar Pak Renaldi per tahun.

5.      Bu Indri membeli apartemen dengan harga Rp 25.000.000,-. Pajak yang berlaku sebesar 20%. Berapakah besarnya PPnBM yang harus dibayar oleh Bu Indri?

F.     DAFTAR PUSTAKA

Kurnia, Anwar. 2007. IPS Terpadu SMP/MTs Kelas VIII. Yudhistira: Jakarta.

Fattah, Sanusi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu. Penerbit Erlangga: Jakarta

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

SERTA

TERBENTUKNYA HARGA PASAR

A.    KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta terben-tuknya harga pasar

B.     INDIKATOR

1.      Mendeskripsikan pengertian permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang / jasa

2.      Menjelaskan hubungan antara permintaan barang/jasa dengan harga barang / jasa tersebut.